Kejati Riau Terus Lakukan Pengawasan Proses Tender di PT PHR
CakapRakyat.com, Pekanbaru - Pada saat industri migas di Indonesia berada pada titik krusial dalam memastikan ketersediaan pasokan energi nasional, PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Provinsi Riau memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas produksi minyak.
Untuk menjaga kelancaran produksi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah mengambil inisiatif untuk terus mengawasi proses lelang pengadaan barang dan jasa di PT. PHR. Kejati Riau ingin memastikan bahwa proses tersebut berjalan dan bersaing secara sehat, terbuka, transparan, serta efisien.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heri Purwanto menegaskan, "setiap pihak harus bersaing secara sehat dalam proses pengadaan di PT. PHR. Tidak ada ruang untuk tindakan yang melanggar prinsip fair play dan etika bisnis."
Transparansi dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, setiap tahap pengadaan diharapkan dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa upaya untuk menyembunyikan informasi yang relevan.
Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di PT. PHR sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran produksi minyak nasional. Kejati Riau akan memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses lelang berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Dalam upaya menjaga efisiensi, Kejati Riau juga akan mengawasi agar tidak adanya penundaan yang tidak perlu dalam proses ini," kata Kasipenkum.
Efisiensi dalam pengadaan bukanlah opsi, melainkan keharusan. "Kami mendukung langkah-langkah yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk waktu, tenaga, dan biaya, guna mencapai hasil yang maksimal," tambah Bambang.
PT. PHR di Provinsi Riau bukan hanya urusan daerah, melainkan juga memiliki implikasi nasional. PT. PHR menjadi salah satu "backbone" produksi minyak nasional yang penting.
Permasalahan dalam operasional PT. PHR dapat mengganggu kepentingan negara dalam memastikan pasokan minyak yang memadai.
"PT. PHR adalah tulang punggung produksi minyak nasional. Setiap intervensi atau gangguan pada proses pengadaan dapat merugikan tidak hanya PHR, tetapi juga kepentingan negara secara keseluruhan," tegasnya.
Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan komitmen, melainkan juga perintah tegas dari Kejati Riau untuk menjaga integritas dan kepentingan negara dalam setiap aspek pengadaan di sektor migas.
Bambang berharap semua pihak diharapkan untuk patuh terhadap prinsip-prinsip bersaing sehat, terbuka, dan efisien demi kelangsungan produksi minyak nasional.
