Rupiah Nyaris Rp17.000 Akibat Perang Iran-AS, ISMEI Wilayah II: Ekonomi Kita Sedang Pendarahan, Stop Poles Gimmick!
JAKARTA – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II mengeluarkan peringatan keras atas hancurnya stabilitas nilai tukar Rupiah yang kian mendekati level psikologis Rp17.000 per Dolar AS hari ini. Koordinator ISMEI Wilayah II Farhan Abrar, menegaskan bahwa eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat telah membongkar kerapuhan fundamental ekonomi nasional yang selama ini ditutupi narasi "aman".
Berdasarkan pantauan data real-time bursa hari ini, Senin (16/3), Rupiah bergerak liar di kisaran Rp16.950 hingga Rp16.985. Meski belum menembus angka 17.000 secara absolut, laju depresiasi yang terjadi dalam hitungan jam menunjukkan otoritas moneter mulai kehilangan kontrol atas volatilitas pasar yang agresif.
"Jangan menunggu angka tembus 17.000 baru kita panik. Hari ini Rupiah sudah 'pendarahan' di level Rp16.900-an. Ini adalah bukti nyata bahwa ketahanan domestik kita keropos. IHSG yang rontok hingga trading halt berkali-kali dan mundurnya jajaran elite OJK serta BEI adalah sinyal mosi tidak percaya pasar pada tata kelola ekonomi kita," tegas Farhan di Jakarta, Senin (16/3).
Ancaman ‘Imported Inflation’ dan Daya Beli
Farhan menjelaskan bahwa dalam hitungan hari, dampak pelemahan kurs ini akan langsung merambat ke harga barang kebutuhan pokok melalui mekanisme imported inflation. Mengingat struktur industri nasional yang masih bergantung pada input impor, kenaikan biaya produksi tidak akan terhindarkan.
"Saat Rupiah nyaris menyentuh 17 ribu, harga pangan dan energi akan meledak. Pemerintah jangan cuma jualan angka pertumbuhan 5% yang semu. Rakyat tidak butuh angka statistik di atas kertas, rakyat butuh stabilitas harga di pasar yang hari ini mulai tak masuk akal," ujar mahasiswa ekonomi tersebut.
Tuntutan ‘Evidence-Based Policy’
ISMEI Wilayah II mengkritik keras kebijakan moneter dan fiskal yang dianggap kehilangan independensinya. Farhan merujuk pada prinsip Evidence-Based Policy (Kebijakan Berbasis Bukti) yang seharusnya menjadi panglima dalam pengambilan keputusan, bukan kepentingan politik sesaat atau akomodasi kekuasaan.
"Penunjukan pejabat institusi vital yang beraroma kedekatan politik hanya memperlemah kredibilitas kita di mata global. Begitu juga realokasi anggaran pendidikan untuk program populis (Makan Bergizi Gratis) di tengah ancaman krisis perang dunia; ini adalah langkah ugal-ugalan yang mengabaikan nalar teknokrasi ekonomi," tambah Farhan.
Mosi Tidak Percaya pada Narasi ‘Aman’
Menutup pernyataannya, Farhan Abrar menuntut transparansi pemerintah mengenai kondisi cadangan devisa yang sebenarnya dan langkah mitigasi konkret yang tidak hanya sekadar olesan kosmetik untuk menenangkan publik secara semu.
"Tugas pemerintah itu mitigasi risiko, bukan sibuk menyerang intelektual kritis dengan label 'antek asing'. Perang sudah meletus, kalau kita masih pakai politik 'Asal Bapak Senang' (ABS), Indonesia akan jadi korban dari kegagalan nalar pemimpinnya sendiri. Market tidak pernah bohong, Pak!" pungkas Farhan. (*)
