Warga Rokan Hilir Geram Peredaran Narkoba, Aksi Main Hakim Sendiri Jadi Sorotan

Apr 14, 2026 - 16:55
Warga Rokan Hilir Geram Peredaran Narkoba, Aksi Main Hakim Sendiri Jadi Sorotan

Cakaprakyat.com, Rokan Hilir – Kemarahan warga terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, kian memuncak. Kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dinilai belum optimal diduga memicu terjadinya aksi main hakim sendiri (eigenrichting) oleh masyarakat.

Fenomena tersebut menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau. Organisasi ini menilai, tindakan warga mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein, menyebut peristiwa di Rokan Hilir sebagai peringatan serius bagi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum kepada masyarakat.

“Apa yang terjadi di Rokan Hilir merupakan alarm keras. Ketika masyarakat mengambil langkah sendiri, itu menunjukkan adanya persepsi bahwa negara belum hadir secara optimal,” ujar Alpin dalam keterangannya.

Menurutnya, penanganan kasus narkotika selama ini masih dinilai belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai, upaya penegakan hukum kerap hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tanpa diiringi langkah serius untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

DPD IMM Riau juga menyoroti peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dalam merespons dinamika peredaran narkoba, khususnya di wilayah pesisir yang dinilai memiliki kerentanan tinggi.

Alpin mendorong agar BNNP Riau dapat mengoptimalkan kewenangannya, termasuk dalam menelusuri jaringan serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

“Penanganan narkoba membutuhkan langkah komprehensif, mulai dari penindakan hingga pengungkapan jaringan dan aliran dana, agar memberikan efek jera yang maksimal,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aksi main hakim sendiri bukanlah solusi dan justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Namun demikian, fenomena tersebut perlu dilihat sebagai indikator penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

DPD IMM Riau menilai, jika kondisi ini tidak segera ditangani secara serius, maka potensi terulangnya peristiwa serupa di daerah lain dapat meningkat. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Sebagai penutup, DPD IMM Riau mendorong seluruh aparat terkait untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat langkah pemberantasan narkoba secara menyeluruh, guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. (**)