Pakar Lingkungan Apresiasi Polhut Bengkalis Hentikan Perambahan Mangrove
CakapRakyat.com, Bengkalis - Pakar Lingkungan Dr. Elviriadi mengapresiasi perhatian serius dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkalis Pulau dalam menghentikan aktivitas perambahan mangrove.
Kepala KPH Bengkalis Pulau, Muhammad Fadli, pada Senin 24 Juli kemarin telah membenarkan bahwa kawasan yang digarap di Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis sebagian besar masuk HPT. Penggarapan dilakukan melalui alat berat, yang sempat di stop oleh Polisi Kehutanan (Polhut).
Menanggapi itu, Dr. Elviriadi meminta penegakan hukum kasus Hutan mangrove bengkalis ini harus multidoor.
"Artinya ada keserempakan dalam penegakan hukumnya," katanya, Selasa (25/7/2023).
Misalnya UPT KPH DLHK sudah menghentikan perambahan mangrove melalui Polhut. Maka Penegak hukum Polri bidang Krimsus segera back up untuk unsur pidana kehutanan.
"Jika itu melibatkan aparatur negara seperti Kades, Camat , kadis dan pejabat, maka Jaksa lah yang menindaknya," ujar Dr.Elviriadi.
Menurutnya, penegakan hukum juga harus komprehensif dan tidak boleh parsial. Namanya unsur Proporsionalitas dalam hukum. Setiap pihak yang terlibat dari hulu ke hilir, penjual-pembeli Kawasan terlarang (HPT) harus ditindak. Dalam UU No .41 tahun 1999 disebut pelaku terorganisir.
"Pelaku terorganisir inilah yang membahayakan kawasan hutan mangrove Bengkalis karena punya jaringan, sistematis dan modal besar," ujarnya. (**)
