SPKN Laporkan Proyek DIC 2019 Dan 2021 Dinas PUPR Bengkalis Ke Kejati Riau
CakapRakyat.com, Pekanbaru - DPP-SPKN menduga pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis pada tahun 2019 dan 2021 terindikasi telah terjadi pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan keuangan Negara.
Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP SPKN, Romi Frans kepada awak media setelah menyerahkan laporannya di Kejati Riau, Kamis (16/11/2023).
Diuraikan Romi Frans, adapun pekerjaan dimaksud antara lain Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) yang dikerjakan rekanan kontraktor PT.Luxindo Putra Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp38.412.636.602,50.-
Kemudian pekerjaan Lanjutan Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) pada tahun 2021 yang dikerjakan oleh rekanan CV.Salsa Bersaudara dengan nilai penawaran Rp10.863.574.511,87 yang hingga saat ini belum selesai.
"Berdasarkan hasil investigasi tim Solidatitas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) di lokasi kerja, disinyalir beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja," kata Romi Frans.
Adapun temuan tim SPKN, antara lain Pekerjaan Pembuatan gudang atau barak, Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Pekerjaan pemasangan Pancang, Pekerjaan Cor Tapak, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Tiang kolom.
"Atas temuan tim SPKN tersebut, diduga adanya indikasi pelanggaran hukum, yang berpotensi merugikan keuangan Negara," kata Romi.
Lagi kata Romi Frans, terkait temuan Tim SPKN, dengan itikat baik telah melakukan konfirmasi tertulis ke pihak Dinas PUPR Bengkalis pada tanggal 2 November 2023, dengan surat nomor:208/Konf-DPP-SPKN/XI/2023. Namun sampai hari ini, pihak PUPR Bengkalis tidak merespon surat SPKN.
SPKN meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau, agar memproses laporan kami demi tegaknya hukum. Apalagi bapak Akmal Abbas, S.H., M.H yang baru saja di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
"Pak Kajati yang kami kenal sangat tegas dan komit untuk memberantas Korupsi di Riau. Kami menunggu bukti dari komitmen dan kinerja bapak Kejati Riau, dalam merespon laporan masyarakat," ucap Romi Frans.
Romi Frans juga menegaskan, Pembangunan DIC yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp400 miliar itu, tetapi fakta dilapangan saat ini pembangunan ini dinyatakan mangkrak.
“Kita dari SPKN berharap, jangan ada pihak-pihak tertentu melakukan perlindungan atau menutupi maalah. Sebab pembangunan DIC dilakukan adalah untuk kepentingan kegiatan Religius bagi masyarakat," ulasnya.
Romi mengaku miris, melihat kondisi DIC serta lokasi nya saat ini yang telah dihiasi semak belukar diantara Tiang pancang yang berdiri kokoh yang telah menghabiskan anggaran sskitar Rp38.412.636602,50 miliar.
"Jika di presentasikan hasil pekerjaan dengan harga material dengan anggaran. Maka DPP SPKN berharap agar pihak PUPR Bengkalis berkata jujur," ujar Romi Frans. (***)
